Dekan Fisipol Unisba Blitar, Hery Basuki.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Dekan Fisipol Unisba Blitar, Hery Basuki.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)



Salah satu program prioritas yang dikerjakan pemerintah di era Jokowi-JK sejak 2015 adalah tentang kucuran dana desa yang hingga saat ini telah mencapai Rp187 triliun. 

Dari total tersebut anggaran untuk dana tersebut sepanjang 2015 mencapai Rp 20,7 triliun, 2016 Rp 47 triliun, 2017 Rp 50 triliun, 2018 Rp 60 triliun dan pada 2019 naik menjadi Rp 70 triliun beserta dana kelurahan yang mencapai Rp 3 triliun. 

Namun demikian, belum seluruh pembangunan yang bersumber dari dana desa ini tepat sasaran. Jika melihat studi kasus di Kabupaten Blitar, masih ditemui desa yang membangun tanpa melihat kebutuhan rakyat. 

Contohnya saja di Kecamatan Nglegok, jalan desa yang rusak diabaikan dan Pemerintah Desa lebih memilih membangun gapura atau gedung pencakar langit dengan anggaran Rp 1 Milyar. 

Ketidaktepatan sasaran pembangunan melalui Dana Desa tersebut memancing kalangan akademisi angkat bicara. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Hery Basuki menegaskan era dana desa ini membutuhkan sosok pemimpin visioner di tingkat pemerintahan desa. Baik itu kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilainya harus diisi dengan sosok yang cerdik, pandai dan kaya gagasan serta terobosan. 

“Butuh local jenius di tingkat pemerintahan desa. Era pemerintahan desa sekarang beda dengan jaman dulu karena sekarang ada dana desa,” ungkap Hery Basuki ditemui diruang kerjanya di Kampus II Unisba Blitar, Jalan Tanjung, Kota Blitar, Senin (24/6/2019). 

Selain kades, hery menilai tugas BPD di era Dana Desa ini cukup penting. Dirinya pun meningatkan agar proses pemilihan BPD dilaksanakan secara akuntabel dan juklis yang berlaku. Sebagaimana diketahui desa-desa di Kabupaten Blitar saat ini tengah melaksanakan proses pemilihan BPD dan Pilkades serentak. 

Untuk BPD, sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh BLITARTIMES di Kecamatan Nglegok belakangan muncul isu grand skenario perekrutan anggota BPD di beberapa desa diantaranya Penataran, Kedawung dan Ngoran. Kalangan pemuda yang kritis mencium indikasi elite desa sudah menyiapkan struktur kepengurusan BPD dan mengabaikan proses musyawarah untuk mufakat. Hal ini memicu aksi gerakan para pemuda dengan melakukan aksi di Kantor Kecamatan setempat beberapa waktu lalu. 

“Pemimpin era dana desa baik kades maupun BPD tantangannya kedepan cukup berat, mereka harus memprioritaskan kepentingan utama masyarakat. BPD sebagai DPR nya desa harus menampung aspirasi masyarakat dan ini harus diformalkan dalam aturan-aturan main di desa. Oleh sebab itu kades dan BPD haruslah sosok yang visioner,” tegasnya. 

Lebih dalam Hery yang dua periode duduk di kursi legislative mengkritik skema pembangunan para elite desa yang hanya memprioritaskan pembangunan fisik semata. Menurutnya, pemerintah desa juga harus melaksanakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di desa dengan sasaran perangkat desa dan masyarakatnya. 

“Peningkatan kualitas SDM ini sangat krusial. SDM ini penting selain pembangunan tepat sasaran juga untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Potensi desa harus dikembangkan karena menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Bukan berarti fisik tidak penting, tapi peningkatan potensi dan SDM juga sama-sama penting,” imbuhnya. 

Pembangunan yang berkualitas itu tumbuh dari kualitas SDM yang baik. Dalam hal ini Hery menegaskan SDM perangkat desa yang mengelola dana desa harus ditingkatkan agar mampu mengelola dana desa dengan baik dan tepat sasaran. 

“Dana desa sudah digelontorkan sedemikian rupa tapi desa tetap tidak bisa maju, ada apa?, saya melihat masih banyak desa yang gagap atau culture shock. Peningkatan SDM ini jadi pekerjaan rumah elite desa saat ini,” tandasnya. 

Lanjut Hery yang merupakan dosen senior Ilmu Politik memberikan kriteria ideal pemimpin desa di era dana desa saat ini. Menurutnya pemimpin desa masa kini tidak harus terpaku pada umur atau senioritas. 

“Sekali lagi saya tegaskan desa butuh pemimpin yang visioner. Dan harus memahami dinamika masyarakat desa, kebutuhan pembangunan di desa. Elite desa juga harus bisa mengendalikan manajemen pemerintahan desa yang baik. Perli diingat, Visioner ini cara berpikirnya. Namun demikian hal ini (visioner) jangan terpaku pada generasi milenial, karena pengalaman dan latar belakang juga penting,” pungkasnya.(*)


End of content

No more pages to load